IMG_20240808_234928.jpg

<p>JAKARTA—Kasus kekerasan terhadap jurnalis kembali berulang di pemerintahan Prabowo Subianto. Kali ini, sejumlah wartawan menjadi korban represi aparat kepolisian saat meliput Hari Buruh 2025 di beberapa kota.&nbsp;</p><p>Insiden itu dinilai menjadi pelanggaran serius terhadap <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=kebebasan%2520pers">kemerdekaan pers </a>dan mencoreng wajah demokrasi. Apalagi, kekerasan aparat terjadi di saat jurnalis hendak memberitakan aspirasi kalangan buruh yang nasibnya kian tidak menentu belakangan ini. Berikut deretan kekerasan terhadap jurnalis di <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=hari%2520buruh">Hari Buruh 2025.</a></p><h3>Wartawan Tempo Diintimidasi hingga Dipiting &nbsp;</h3><p>Jurnalis Tempo yang bertugas di Semarang, Jamal Abdun Nasr, menjadi korban kekerasan polisi saat meliput demonstrasi Hari Buruh di gerbang pintu Kantor Gubernur Jawa Tengah dan di gerbang pintu Undip di Pleburan Semarang, Kamis, 1 Mei 2025.</p><p>Jamal mendapatkan intimidasi serta kekerasan berupa pitingan di leher dan hendak dibanting di sekitar Kantor Gubernur. Padahal, di lokasi saat itu ada Wakil Kepala Polda Jawa Tengah, Brigjen Latief Usman. “Saya dikepung dan dipukul sejumlah polisi,” ujar Jamal dalam keterangannya dikutip Jumat, 2 Mei 2025.&nbsp;</p><p>Jamal kembali mendapatkan perlakuan tidak mengenakkan saat&nbsp; meliput pengepungan aparat kepolisian dan preman di depan pintu gerbang utama kampus Undip Pleburan, Kamis malam. Meski telah menunjukkan identitas pers, Jamal tetap dipukuli oleh aparat.&nbsp;</p><h3>Jurnalis Pers Mahasiswa Ikut jadi Korban&nbsp;</h3><p>Masih di Semarang, lima anggota pers mahasiswa (persma) turut menjadi korban represi aparat saat meliput Hari Buruh. Seorang pemimpin redaksi pers mahasiswa berinisial DS diduga dipukuli aparat berpakaian preman saat merekam kekerasan polisi terhadap demonstran.&nbsp;</p><p>Insiden itu membuatnya mengalami luka robek di wajah dan harus mendapatkan jahitan. Dua anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Justisia Universitas Islam Negeri (UIN) Semarang dan dua anggota LPM Vokal Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) juga menjadi korban represi aparat saat meliput Hari Buruh.&nbsp;</p><h3>Kekerasan Terhadap Jurnalis di DPR</h3><p>Sementara itu, jurnalis ProgreSIP berinisial Y mengalami kekerasan aparat saat meliput peringatan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=hari%2520buruh">Hari Buruh </a>di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis. Kekerasan terjadi saat polisi memukul mundur massa sekitar Kamis sore. Saat itu Y merekam situasi kacau tersebut untuk bahan liputan.&nbsp;</p><p>Saat melaksanakan tugasnya, Y tiba-tiba diteriaki anarko oleh sekelompok orang tak berseragam yang diduga kuat anggota kepolisian. Y pun mendapatkan kekerasan fisik oleh sekitar 10 orang meskipun telah menunjukkan kartu persnya. Kekerasan itu berupa cekikan, menarik badan, memukul, hingga memiting leher.&nbsp;</p><p>Mereka juga menggeledah saku Y dan memaksanya menghapus rekaman video, yang tidak dituruti oleh Y. Para pelaku baru menyingkir setelah seorang anggota LBH meyakinkan bahwa Y memang seorang jurnalis. Kekerasan tersebut membuat Y sempat sesak napas dan syok.&nbsp;</p><h3>Pelanggaran Serius Terhadap Kebebasan Pers</h3><p>Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang, Aris Mulyawan, mengatakan rentetan peristiwa tersebut merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=kebebasan%2520pers">kebebasan pers</a> dan mencoreng wajah demokrasi.&nbsp;</p><p>Aris menerangkan jurnalis berhak mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi tanpa tekanan dan kekerasan. Kekerasan terhadap jurnalis, imbuhnya, bukan insiden biasa karena mengancam publik mendapatkan ha katas informasi. Dia pun menyebut aparat yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis adalah pelanggar hukum.&nbsp;</p><p>“Kami mengecam tindakan represif ini dan mendesak agar pelakunya diusut tuntas," ujarnya. Sementara itu, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) turut mengecam represivitas aparat terhadap jurnalis di peringatan Hari Buruh 2025.&nbsp;</p><p>Baca Juga: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/perlindungan-terhadap-kebebasan-pers-di-indonesia-belum-ideal"><strong>Perlindungan Terhadap Kebebasan Pers di Indonesia Belum Ideal</strong></a></p><p>Ketua Umum Sindikasi, Ikhsan Raharjo, mengingatkan kerja-kerja jurnalistik dijamin UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers. Dia pun menuntut Kapolda Metro Jaya Jakarta mencopot pimpinan polisi yang bertanggungjawab terhadap pengamanan aksi di DPR.&nbsp;</p><p>“Sikap polisi yang serampangan menuduh jurnalis adalah anarko lalu melakukan kekerasan merupakan serangan langsung terhadap kebebasan pers,” ujarnya. Sindikasi menyerukan solidaritas kepada komunitas jurnalis dan elemen masyarakat sipil untuk mengutuk kekerasan dan mengawal penegakan hukum sampai tuntas.&nbsp;</p>

Aksi menyambut World Press Freedom Day di Indonesia.

hari-kebebasan-pers-sedunia-aliansi-jurnalis-independen-6.jpg

Sejumlah wartawan menjadi korban represi aparat kepolisian saat meliput Hari Buruh 2025 di beberapa kota. Insiden itu dinilai menjadi pelanggaran serius terhadap kemerdekaan pers dan mencoreng wajah demokrasi. 

Represi Berulang, Ini Deretan Kekerasan pada Jurnalis di Hari Buruh 2025

Nasional